Bupati Batanghari: Apresiasi Mendagri Tingkatkan Kinerja Nakes

Batanghari – Bupati Kabupaten Batanghari, M Fadhil Arief berharap apresiasi yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap pemenuhan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah dapat meningkatkan kinerja tenaga kesehatan.

“Apresiasi dari Mendagri sebagai pengingat Pemerintah Daerah untuk selalu berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief di Batanghari, Selasa.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat nomor 504/5193/keuda perihal surat apresiasi memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pemenuhan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda) di Kabupaten Batanghari.

Apresiasi tersebut diberikan Mendagri karena Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari telah merealisasikan pembayaran Inakesda yang bersumber dari dana recofusing sebesar Rp3,18 miliar. Atau telah merealisasikan Inakesda sebesar 63,63 persen dari alokasi Inakesda di Kabupaten Batanghari sebesar Rp5 miliar.

Inakesda tersebut bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan tahun anggaran 2020 dan recofusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen atau Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2021.

“Harapannya Kinerja tenaga kesehatan di Kabupaten Batanghari semakin meningkat, serta mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi COVID-19,” kata M Fadhil Arief.

Dalam percepatan penanganan COVID-19 tenaga kesehatan merupakan salah satu garda terdepan yang melakukan upaya percepatan pencegahan penularan dan perawatan terhadap pasien COVID-19. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Batanghari berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, salah satunya realisasi Inakesda.

Sementara itu Mendagri berpesan agar Pemerintah Daerah tetap konsisten mempertahankan pemenuhan realisasi pembayaran Inakesda dengan memperhatikan zonasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Batanghari. Serta tetap menjamin ketersediaan alokasi Inakesda sampai dengan bulan Desember pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.  (Indra)